Pemerintah Resmi Teken Forty Nine Aturan Turunan Uu Cipta Kerja, Berikut Daftarnya

Jika perusahaan alih daya mempekerjakan pekerja/buruh berdasarkan PKWT maka perjanjian kerja tersebut harus mensyaratkan pengalihan pelindungan hak bagi pekerja/buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya dan sepanjang objek pekerjaannya tetap ada. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan bekerja bagi pekerja/buruh. Bila hal tersebut tidak didapatkan, perusahaan alih daya bertanggung jawab atas pemenuhan hak pekerja/buruh. Apabila disyaratkan masa percobaan kerja, hal tersebut batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung.

“Makanan sebaiknya dibawa pulang. Layanan pesan antar restoran dibatasi sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan protokol kesehatan yang ketat,” tambah Airlangga. Kemenkes menegaskan informasi tersebut perlu diluruskan karena WHO tidak pernah membuat klasifikasi untuk suatu negara. Saat ini pe.rintah masih berupaya untuk segera menyelesaikan proses harmonisasi aturan pelaksanaan dari UU Ciptaker.

Konsolidasi dokumen tersebut antara lain dokumen kepabeanan, kekarantinaan, perizinan, dokumen kepelabuhanan dan kebandarudaraan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ekspor-impor atau logistik nasional. Kepala BNBP selaku Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo menegaskan maksud dari addendum Surat Edaran ini adalah mengatur pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri selama H-14 peniadaan mudik (22 April – 5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18 Mei – 24 Mei 2021). Grid.ID – Pemerintah baru saja memutuskan untuk memperpanjang masa larangan mudik lebaran 2021. Sehingga semangat konstitusi yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk mencekal umat Islam yang hendak melaksanakan ibadah haji melalui institusi perjalanan haji ilegal. Regulasi itu menyebutkan bahwa umat Islam di Tiongkok yang berniat melaksanakan rukun Islam kelima itu harus memasukkan aplikasi ke departemen urusan keagamaan di berbagai daerah sesuai domisili agar bisa masuk dalam daftar tunggu.

Adapun aspek pembiayaan, bagi peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional maka akan ditanggung melalui mekanisme JKN dan dapat dilakukan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan . Ini berarti mau tidak mau, masyarakat harus siap diminta untuk ikut perang jika suatu saat negara membutuhkan. Keputusan Menteri ESDM No.182 K/10/MEM/2020 yang mengatur Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati jenis biodiesel mulai berlaku 1 Oktober 2020. Permasalahan sektor industri tidak dapat diselesaikan hanya melalui insentif pajak.

Aturan baru pemerintah

YOGYAKARTA –Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyebutkan, per tanggal 22 Juni 2021, pemerintah pusat akan mengeluarkan peraturan atau kebijakan baru guna menekan laju penambahan kasus positif covid-19 di 30 provinsi. Menteri Tjahjo berharap surat edaran yang baru ini benar-benar diterapkan di setiap instansi pemerintah di pusat dan daerah sebagai upaya untuk menekan penyebaran Covid-19. JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo kembali mengatur sistem kerja aparatur sipil negara dalam tatanan regular baru, untuk mengurangi penularan Covid-19 di kantor instansi pemerintah. Robert menjelaskan aturan menyangkut usulan perubahan tax holidayyang terbaru mengandung ketentuan persentase pengurangan PPh badan a hundred persen .

Sebelumnya, vaksin untuk program Gotong Royong harus berbeda merek dengan vaksin Covid-19 yang disediakan pemerintah. Selain itu,penyuntikkan vaksin Gotong Royong juga awalnya dilarang dilaksanakan di faskes milik pemerintah. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat UUD 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Pelayanan kesehatan yang akan diberikan setara dengan kelas III Program JKN atau di atas kelas III sesuai keinginan sendiri dengan selisih biaya ditanggung oleh yang bersangkutan. Bagi peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional , Widyawati menyebutkan, pembiayaan akan ditanggung melalui mekanisme JKN dan bisa dilakukan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (“PP 7/2016“) ini adalah jawaban bagi pengusaha pemula, UMKM, dan startup yang selama ini mengalami kendala saat akan mendirikan PT karena keterbatasan modal. Di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT“) diatur bahwa modal dasar sebagai syarat pendirian PT adalah Rp 50 juta. Nah, di peraturan pemerintah paling anyar ini, bagi mereka yang memiliki kekayaan bersih sesuai dengan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah maka modal dasarnya tergantung kesepakatan para pendirinya. Apalagi untuk dokter spesialis membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menjalani proses pendidikan.

Menurut Murtaqi Syamsudin selaku Direktur Perencanaan dan Pembinaan Afiliasi PLN, Pemerintah tidak memberikan jaminan kelayakan usaha artinya pendanaannya dapat di jamin bahwa PLN dapat selalu memenuhi kewajibannya. “Jadi pinjaman itu harganya bisa lebih murah karena ada jaminan dari pemerintah, tapi jaminan yang lebih gentle”, kata Syamsudin saat ditemui PINews.com setelah acara. Sementara untuk makan dan minum ditempat, jumlah pengunjung dibatasi paling banyak 25 persen dari kapasitas ruang makan, di SK sebelumnya jumlah pengunjung dibatasi 50%. untuk makan/minum ditempat dibatasi sampai dengan pukul 20.00 WIB. Untuk aktivitas pasar dan bazar saat ini hanya diperbolehkan menerima pengunjung sebanyak 25 persen. Dengan jam operasional hingga pukul 15.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB.

Kemudian, mereka yang sebelum ini domisili direksinya di luar Jakarta dan menggunakan alamat digital workplace akan mengalami kendala saat mengajukan perpanjangan. Selain itu, di dalam surat keterangan domisili yang akan diterbitkan nantinya harus dicantumkan alamat digital officedan alamat kegiatan usaha yang nyata dari perusahaan tersebut, baik berupa rumah tinggal atau kantor. Perlu digarisbawahi pula bahwa untuk surat keterangan izin usaha dan izin lanjutan yang menggunakan digital office masa berlakunya hanya 1 tahun. Aturan ini berupaya meminimalisir antrian di kantor Kelurahan, Kecamatan, dan Walikota. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Beberapa orang turun ke jalan di Paris untuk melakukan protes tindakan penguncian dan jam malam baru pemerintah Prancis yang bertujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Pokok-pokok peraturan mengenai pengupahan dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 diantaranya, upah minimum ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Pengusaha dilarang membayar upah dibawah upah minimal yang ditetapkan. Untuk industri rumah tanggapun, berdasarkan Perda ini, harus berada di zonasi industri. Dengan modal dasar dibawah Rp 50 juta, makameski telah mendirikan PT, hanya bisa untuk SIUP dengan klasifikasi mikro. Untuk klasifikasi SIUP mikro, sebenarnya tidak ada keharusan mendirikan perusahaan berbadan hukum karena perusahaan peroranganpun diperbolehkan.